Barinas Serukan Tolak Golput di Pilkada Depok

CILODONG, depokupdate.com | Barisan Independen Nasional (BARINAS) adalah ormas independen dan tidak berafiliasi dengan golongan dan parpol manapun. Sebagai ormas, Barinas berupaya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang belum terwadahi.

Barinas membantu mengisi program- program pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan program pemetintah sehingga nilai kepuasan masyarakat terhadap roda pemerintahan terwujud.

Ningworo, Ketua Barinas

“Kami tidak berafiliasi dengan golongan atau partai manapun, kami adalah barisan yang menyatukan hati untuk nemilih pemimpin yang sesuai dengan nurani kami.” tegaa Ningworo, Ketua Barinas saat diskusi dengan para anggotanya di Sekretariat Barinas, Cilodong, Sabtu sore (12/9/2020).

baca juga :  Tirta Asasta Gelar Halal Bihalal

Dia menjelaskan, dalam konteks Pilkada di Depok, Barinas mendorong masyarakat untuk tidak Golput, karena data Pilkada Depok tahun 2015 kurang lebih 40 % pemilih tetap tidak memberikan pilihannya

Ningworo berpendapat semua pihak harus mendorong masyarakat yang mempunyai hak pilih datang ke TPS. Karena jumlah suara pemilih masuk menunjukan kualitas demokrasi.

baca juga :  Pilkada Depok, IBH: Dipastikan PKS Usung Kadernya Maju D1

“Salam tolak Golput” yel-yel Ningworo bersemangat.

Kalau diperlukan Barinas sanggup membantu Pelaksana Pilkada menyediakan fasiltas atau jemput bola kepada pemilih tetap untu datang ke TPS misal para anggota disabelitas.

“Barinas menginginkan Pilkada yang lebih berkualitas, agar calon yang terpilih mewakili masyarakat secara keseluruhan” tegasnya.

baca juga :  Layanan Poliklinik RSUD Ditutup Sabtu Ini
Suasana diskusi di Sekretariat Barinas di Cilodong.

Ningworo mengajak anggota Barinas yang nota benenya tidak berafiliasi dengan partai politik manapun, saat Pilkada Depok 9 Desember 2020 datang ke TPS gunakan hak pilih sesuai dengan kesatuan batin dan panggilan jiwa kita.

“Marilah kita lakukan yang baik dan benar, bertanggung jawab, patuh peraturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.” pungkasnya. **